SILUMAN JALANAN PENGHISAP UANG RAKYAT

Ditulis Oleh Wahyu Candra Prasetya Seorang Mahasiswa Teknik Sipil ITS Angkatan 2008 dalam Catatan Facebooknya

Akhir2 ini semua perhatian tertuju pada hasil keputusan pansus angket century,yg diperkirakan merugikan negara hingga 6,7 T....

Di tempat lain KPK sedang memburu koruptor2 yg telah menggondol uang negara,uang rakyat Indonesia.tak tanggung-tanggung,mantan menteri pun ikut terseret...

Setiap hari para aktivis tak bisa melepas megafonnya,aksi ke tempat satu ke tempat yg lain.menggembar-gemborkan pemberantasan korupsi...
OK,saya menghargai aksi rekan-rekan aktivis....

"siluman jalanan
bergentayangan menghisap uang rakyat"

mungkin yg baca catatan ini bertanya-tanya,"d jaman modern ini masih ada siluman?"


Liburan kemarin saya melintasi jalan raya kudus-demak.jalan ini baru saja diaspal,bahkan alat2 berat masih diparkir di kiri jalan..saya heran,kenapa sudah bermunculan lubang di sepanjang jalan tersebut...

Saya pun bertanya tanya..hal seperti ini terjadi karena salah dalam perencanaan atau pelaksanaanya..

Alhamdulillah semester 4 ini saya mengambil mata kuliah rekayasa perkerasan jalan.pertanyaan di atas mulai terjawab.selain dari faktor internal (perencanaan,pelaksanaan),ada faktor eksternal yg pengaruhnya sangat besar terhadap kerusakan tersebut...

Sadarkah anda?..lubang-lubang tersebut disebabkan oleh truk-truk yg over load ( kelebihan beban )....
Muncul pertanyaan lagi,"apa fungsi jembatan timbang?"
ya,dibeberapa daerah masih terdapat jembatan timbang.seharusnya petugas tidak mengijinkan truk yg over load untuk melanjutkan perjalanan.namun kenyataannya,apa yang terjadi??truk-truk yg memuat barang melebihi batas masih beroperasi setiap hari...apa sebenarnya yg terjadi di jembatan timbang??apakah dengan sebungkus rokok,mereka mau meloloskan truk-truk yg kelebiah beban???

Perlu diketahui,perbaik jalan membutuhkan biaya miliaran..uang itu berasal dari APBN,APBD (uang negara=uang rakyat).perbaikan jalan yg seharusnya dilakukan 3-5 tahun sekali,sekarang tiap tahun dilakukan perbaikan...

misal:
biaya perbaikan 1x dalam 3 tahun= 10 miliar
sekarang jika perbaikan dilakukan tiap tahun,dalam 3 tahun menghabiskan biaya
3 x 10 miliar = 30 miliar
uang 20 miliar itu seharusnya digunakan untuk menghidupi fakir miskin dan anak terlantar yg jelas telah dicantumkan dalam UUD 1945


Kalau seperti ini siapa yg disalahkan..
Perencana?
Pelaksana?
Pemilik truk?
Petugas jembatan timbang?
Atau
saya yg menulis catatan ini?

Bolehkah kita menindak langsung??jika petugas penegak peraturan ini sudah profesional lagi???

Inilah salah satu fakta di negara Indonesia tercinta,yg lagi-lagi merugikan rakyat